Ilustrasi ini terinspirasi dari kejadian yang dialami oleh sahabat saya. Kejadian yang bisa disebut sebagai sebuah ironi, karena kontraproduktif dengan usaha negeri ini untuk melawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Parahnya, usaha KKN ini dilakukan oleh suatu dinas pemerintah di tempat asal sahabat saya, di sebuah kota di ujung Pulau Jawa. Kejadiannya berlangsung saat sesi wawancara lamaran kerja ke dinas tersebut.
Staf Dinas (SD): “Ada pekerja di dinas ini yang kamu kenal?”
Sahabat Saya (SS): “Emang apa hubungannya saya kenal pekerja di sini, dengan ngelamar kerja?”
SD: “Yaah, ini agar kamu lebih mudah saja diterima di sini.”
SS: “Maksudnya?”
SD: “Jadi begini, kalau kamu kenal Pak Kepala Dinas, kamu hanya tinggal membayar 20 juta agar diterima.”
SS: “...”
SD: “Sedangkan kalau hanya kenal staff biasa saja, kamu harus membayar 50 juta.”
SS: “Itu serius harus bayar dulu kalau mau diterima kerja?”
SD: “Memang seperti ini peraturannya.”
SS: “Lucu. Saya melamar kerja itu untuk mencari uang. Agar dapat penghasilan. Lah ini, masa malah sebaliknya. Saya yang harus ngeluarin uang?”
SD: “Mau diterima kerja nggak?”
Karena tidak mau berbuat KKN (lagipula, dapet duit segede gitu dari mana?), akhirnya sahabat saya memutuskan menolak tawaran tersebut. Dia pun mengalihkan lamarannya ke sebuah instansi media (pers, surat kabar harian). Kebetulan, dia memang lulusan jurnalistik, jadi tentu memiliki basic yang cukup di bidang jurnalisme seperti menulis berita.
Sayangnya, dia kembali menolak saat melamar ke instansi media tersebut. Kali ini bukan soal harus membayar dulu, namun karena sebab yang lebih menggelikan.
Pekerja Media (PM): “Maaf, lamaran kamu saya tolak.”
SS: “Loh, kenapa? Memangnya saya tidak memenuhi kualifikasi?
PM: “Bukan itu sebabnya.”
SS: “Atau karena di sini belum menerima lowongan?”
PM: “Kurang tepat juga sih.”
SS: “Terus, apa alasannya?”
PM (dengan tanpang mesum): “Koran ini sedang tak membutuhkan pekerja cowok. Sudah terlalu banyak. Jadi, kami hanya menerima pekerja perempuan.”
SS: @#!&**(%$!
